Ruang Lingkup
EJR Selalu Siap Menangani Setiap Kasus Baik Litigasi Maupun Non Litigasi
.01
Konsultan Hukum Perusahaan
Agar bisnis berjalan dengan lancar, aman serta mendapatkan perlindungan hukum (law protect), tentu saja setiap perusahaan harus memiliki sumber daya dalam melakukan upaya pendampingan dan memberikan masukkan agar terbebas dari permasalahan hukum baik yang bersifat pidana, perdata dan administrasi.
EJR sebagai kantor hukum hadir memenuhi kebutuhan hukum perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya dan menjaga perusahaan mendapatkan pelayanan hukum terbaik dalam setiap penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.
EJR berkomitmen memberikan jasa dan layanan hukum bisnis terbaik bagi koorporasi dalam menangani berbagai kasus hukum bisnis dan hukum perusahaan seperti Sengketa antar Perusahaan, Sengketa Bisnis, Sengketa Ketenagakerjaan, Sengketa Pemegang Saham, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lain sebagainya.
EJR juga menangani perkara Utang Piutang Perusahaan, Pendirian dan Penutupan Perusahaan, Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perusahaan, menangani Gugatan Kepailitan sebuah perusahaan, serta mempertahankannya lewat upaya hukum Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), perkara perbankan seperti Kredit Macet dan Eksekusi Jaminan/Agunan Kredit, Penanganan Klaim Asuransi, Pembuatan Peraturan Perusahaan & PKB, serta Kasus Bisnis Perusahaan lainnya.
.02
Konsultan Hukum Bisnis
- Menyusun legal drafting berkaitan dengan perjanjian-perjanjian bisnis yang dibutuhkan;
- Menyusun standar kontrak kerja dalam aspek kepegawaian/ personalia (Internal perusahaan) dan/atau melakukan legal review terhadap kontrak/ perjanjian kerja antara perseroan dengan karyawan, maupun dokumen-dokumen perusahaan dan tidak terbatas pada peraturan perusahaan, surat keputusan direksi dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengaturan personalia/ kepegawaian oleh perseroan;
- Melakukan legal review atas kontrak-kontrak/perjanjian yang diusulkan oleh partner bisnis dan memeriksa menganalisa, mengajukan usul perbaikan, dan/ atau membuat perjanjian-perjanjian yang dilakukan perseroan dengan pihak ketiga seperti Perjanjian Kredit, Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa dan/atau perjanjian Sewa Beli dan lain-lain.
- Bisnis Negosiasi: Memberikan legal advice dan legal opinion secara tertulis berkaitan dengan negosiasi bisnis yang dilakukan oleh perseroan baik dengan pihak pemerintah maupun swasta. Dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan oleh perseroan untuk memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
- Memberikan legal advice untuk penyelesaian bussiness dispute secara damai dan mendampingi pengurus perseroan pada saat melakukan negosiasi yang berkaitan dengan sengketa bisnis.
.03
Hukum Ketenagakerjaan
- Pengurusan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tingkat mediasi dan Pengadilan Hubungan Industrial PHI);
- Menyusun Perjanjian Kerjasama;
- Evaluasi Kebijakan Ketenagakerjaan Perusahaan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan (Omnibus Law).
.04
Hukum Pertanahan
- Mengidentifikasi fakta dan masalah hukum untuk pembelian dan pendaftaran tanah;
- Menyelesaikan sengketa tanah, bangunan, Perumahan, akta, sertifikasi, kepemilikan, hipotik, sewa-menyewa hak tanggungan dan lain-lain.
.05
Hukum Asuransi dan Hukum Waris
- Sebagai kuasa pemegang polis dalam mengajukan atau mengurus klaim asuransi yang ditolak dan menelusuri terkait berbagai permasalahan asuransi baik pidana maupun perdata;
- Sebagai Penasihat Hukum dalam kepengurusan surat wasiat dan hak waris secara baik dengan hukum yang berlaku.
.06
Hukum Pasar Modal
- Penggabungan Perusahaan;
- Konsolidasi (peleburan) Perusahaan;
- Akuisisi atau Pengambilalihan Perusahaan;
- Jasa Hukum terkait issue dan Surat Berharga;
- Hukum terkait Penerbitan Reksadana.
.07
Hukum Pidana
Menjadi Penasihat Hukum dalam pembelaan tindak pidana perorangan maupun korporasi baik dalam tahapan Penyelidikan, Penyidikan, Banding, Kasasi sampai Peninjauan Kembali.
.08
Hukum Konstitusi
- Menjadi Kuasa Hukum dalam Yudisial review;
- Kuasa Hukum Sengketa Pemilu (Pileg, Pilkada & Pilpres)
- Kuasa Hukum Kelembagaan melalui Pengadilan Mahkamah Konstitusi.
Testimonials
